PENDAFTARAN PEMANTAU PILBUP KLATEN 2015

Dirilis Pada:

UNDUHAN:

  • Pengumuman KPU Kabupaten Klaten Nomor: 174/KPU-Kab/012.329461/V/2015 Tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 [ unduh ] atau [ lihat ]
  • Syarat dan Ketentuan Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 [ unduh ] atau [ lihat ]

 

SYARAT DAN KETENTUAN PEMANTAU

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

 

A.      PERSYARATAN

1.    Pemantauan Pilbup Klaten 2015 dapat dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Hukum Dalam Negeri (Organisasi Pemantau Dalam Negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset, Organisasi Kemasyaraktan);

2.    Pemantau Pilbup Klaten 2015 yang dimaksud angka 1 (satu), harus memenuhi syarat:

  • a. Bersifat Independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
  • b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
  • c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Klaten.

3.    Dalam melaksanakan pemantauan Pilbup Klaten 2015, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten;

4.      Pemantau wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

  • a. profil organisasi lembaga pemantau;
  • b. Akta pendirian organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan pengurus organisasi;
  • c. Susunan Pengurus dan jumlah anggota pemantau;
  • d. Wilayah yang akan di pantau;
  • e. Nama dan Alamat pemantau yang dilampiri fotocopy KTP yang berlaku dan 2 (dua) buah pas photo diri terbaru ukuran 4 x 6 cm(berwarna);
  • f. Pernyataan bahwa pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
  • g. Alokasi anggota pemantau di wilayah pantauannya;
  • h. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  • i. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  • j. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  • k. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  • l. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  • m. surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

5.      Bagi Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

  • a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  • b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  • c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  • d. wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

 

B.       TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1.    Untuk menjadi Pemantau Pilbup Klaten 2015 wajib mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Klaten;

2.    Formulir pendaftaran menyertakan proposal yang berisi mengenai :

  • a. Akta pendirian organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan pengurus organisasi;
  • b. Susunan Pengurus dan jumlah anggota pemantau;
  • c. Wilayah yang akan di pantau;
  • d. Alokasi anggota pemantau masing-masing wilayah yang akan dipantau dalam wilayah kerja pemantauan Kabupaten Klaten;
  • e. Nama dan Alamat pemantau yang dilampiri fotocopy KTP yang berlaku dan 2 (dua) buah pas photo diri terbaru ukuran 4 x 6 cm (berwarna);
  • f. Pernyataan bahwa pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
  • g. Pernyataan yang menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya.

C.      PENELITIAN DAN AKREDITASI PERSYARATAN

1.    Dokumen pendaftaran pemantau diterima oleh KPU Kabupaten Klaten;

2.    KPU Kabupaten Klaten melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari dan memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;

3.    Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan selama 4 (empat) hari untuk melengkapinya;

4.    Setelah dilakukan penelitian dan seluruh berkas dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Klaten menyampaikan Sertifikat Akreditasi kepada Pemantau selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari;

5.    Pemantau Pilbup Klaten  2015 yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi;

6.    Pemantau Pilbup Klaten 2015 wajib melapor kepada KPU Kabupaten Pekalongan terhadap hasil pemantauan.

7.    Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

 

D.      HAK DAN KEWAJIBAN

1.    Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak: 

  • a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  • b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  • c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  • d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  • e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Klaten; dan
  • f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

2.    Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

  • a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
  • c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Klaten;
  • d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
  • e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
  • f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  • g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
  • h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Klaten;
  • i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  • j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  • k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  • l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  • m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, Kabupaten Klaten;
  • n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Klaten dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  • o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Klaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

 

3.    Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

  • a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
  • b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  • c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
  • d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
  • e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
  • f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
  • g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  • h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  • i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  • j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
  • k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

4.    Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

  • a. non partisan dan netral;
  • b. tanpa kekerasan;
  • c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  • d. sukarela;
  • e. integritas
  • f. kejujuran;
  • g. obyektif;
  • h. kooperatif;
  • i. transparan;
  • j. kemandirian.

 

E.       KETENTUAN LAIN

1.    Pemantau hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Klaten.

2.    Anggota pemantau selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.

3.    Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh KPU kabupaten Klaten;

4.    Kartu tanda pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing yang memuat informasi tentang:

  • a. nama dan alamat Pemantau yang memberi tugas;
    b. nama anggota yang bersangkutan;
    c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau  yang bersangkutan dengan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
    d. wilayah kerja pemantauan;
    e. nomor dan tanggal Akreditasi;
    f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan;
    g. tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Klaten dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.

5.     Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan;

6.    Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten;

7.    Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU  Kabupaten Klaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan;

8.    Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan;

9.    Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Diumumkan di Klaten pada 29 Mei 2015.

 

 

 

telah dibaca sebanyak 1050 kali

Bagikan:

Tulisan Terkait:

Accessibility
Tutup