PEMILIHAN 2020 UJIAN AKHIR KPU DAERAH JELANG PEMILIHAN SERENTAK 2024

BERITA KPU RI: Pemilihan 2020 Ujian Akhir KPU Daerah Jelang Pemilihan Serentak 2024

oleh: Wandyo Supriyatno (Anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Sosdiklih Parmas SDM)

Pemilihan Serentak  2020 yang akan datang ini, merupakan serentak yang belum menyeluruh secara jumah  secara nasional daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengadakan Pemilihan, menyongsong Pemilihan Serentak Nasional di tahun 2024 (menurut rencana sebagaimana disebut dalam pasal tambahan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

KPU Provinsi,Kabuapten atau Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan, pasti berusaha menjadi  penyelenggara yang sukses. Selain memenuhi unsur sebagai penyelenggara yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal  2 & 3  UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,  jika KPUD telah bisa melaksanakan gelaran pemilihan secara langsung, Umum, bebas , rahasia, jujur dan adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi unsur mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposrsional, akuntabel, efektif; dan efisien, maka pantas kita sebagai anggota KPUD berani memproklamasikan sebagai penyelenggara pemilihan yang “Keren”.

Jargon Keren ini penulis ingin gelorakan kepada temen-temen KPUD di seluruh Indonesia, terkhusus temen-teman Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM  KPUD Kabupaten / Kota, dengan tujuan agar kita bisa menjadi penyelenggara yang professional, proporsional, punya kapasitas san kapabilitas sebagai penyelenggara Pemilu 2019 maupun Pemilihan 2020 yang akan dating.

Jargon ini bukan punya tendesi ke partai politik tertentu, kelompok tertentu, dan bukan pesanan untuk berpihak kepada kelompok tertentu. Kata ini adalah kata baku bahasa Indonesia, sehingga bukan berasal dari Akronim yang bisa diklaim sebagai kata ciptaan dari kelompok tertentu, sehingga kita bisa menggunakan istilah itu tanpa takut dinyatakan sebagai ihak yang turut serta menggelorakan jargon-jargon yang mempunyai makna keperpihakan kepada konstestan tertentu.

“Keren” dalam persepsi penulis dimaknai sebagai akronim yang bernilai 5 unsur, yaitu; Kreatif, Edukatif, Responsif, Elegan dan Normatif.

Kreatif. Sebagai kata kunci teman-teman Devisi Sosdiklih Parmas SDM dimasing-msing Kabupaten, kita harus bisa mengembangkan konsep Sosdiklih Parmas. Berpikit out of the book, progesif visioner dan bertindak secara tepat guna dan berdaya guna. Kita harus bisa menjalankan tugas dan kewajiban yang melekat pada devisi Sosdiklih Parmas pada gelaran pilkada serentak 2020, lebih variatif untuk menyasar 11 basis sasaran sosdiklih, sesuai dengan kearifan local yang ada di masing-masing daerah. Kenapa kearifan local penting, karena kegiatan secanggih dan sehebat apapun, jika kondisi dan situasi lingkungan tidak akseptable/tidak mau menerima konsep tersebut, maka kegiatan tersebut menjadi sia-sia belaka.

Responsif. Sikap ini dimaknai bahwa KPUD Kabupaten/Kota sebagai penyelangara pemilihan harus mempunyai sikap cepat tanggap dari segala hal, baik masukan, kritikan, dan sikon yang menghadang, untuk bisa mencari jalan keluar dari kondisi atau situasi yang yang menganggu. Cepat merespons adanya adanya tanggapan dari luar, bentuk sikap kita untuk menjadi anggota KPU yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas.

Edukatif. Dimaknai bahwa Pemilihan saat ini, diharapkan menjadi ajang Pendidikan dan penyadaran politik bagi seluruh warga Indonesia ditataran local, sebelum mengahadapi pemilihan serentak nasional 2014 yang akan datang. Prinsip pendidikan ini penting, karena dengan epndidikan politik yang benar, akan menciptakan paham politik dan sikap politik yang baik, dan sebagai warga yang sadar hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, mereka akan sadar, bahwa mempunyai pemimpin di segala strata (pusat dan daerah) merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam komunitasnya sebagai bangsa dan Negara. Sama halnya syarat sebuah Negara yang harus mempunyai wilayah, rakyat, pemimipin, dan pengakuan dari luar negeri. Maka Daerah, sebagai bagian Negara, harus juga  mempunyai pemimpin, yang dalam hal ini bisa gubernur, bupati atau walikota.

Upaya pendidikan pemilih agar sadar terhadap hak dan kewajibannnya sebagai warga Negara, merupakan tugas berat teman-teman Devisi Sosdiklih Parmas SDM  KPU Kabupaten se Jawa Tengah, dan semoga saja, kita bisa hare ilmu dan pengetahuan serta kiat-kiat khusus dengan sesame teman se Jawa Tengah, agar kesadaran politik waerga Jawa Tengah dalam menghadapi Pimilihan 2020 berjalan dengan baik, aman dan sukses.

Elegan. Diharapkan KPU Kabupaten/Kota yang akan mengadakan hajat Pemilihan, dapat memberikan virus kebaikan, mau menerima apanya hasil  pemilihan, tidak melakukan kegaduhan jika kalah, dan jika terpaksa merasa tidak bisa menerima hasil Pemilihan, para Calon/Partai Politik yang mencalonkan, boleh mengajukan gugatan PHPU ke MK. Dan hanya  inilah satu-satunya langkah konstitusi dalam menempuh jalur hukum, jika menghadap persoalan pemilihan ataupunpemilihan Umum.

Sikap elegan ini sangat penting dan perlu dipupuk secara terus menerus, agar hasil demokrasi merasa dihargai oleh kontestan yang menang maupun yang kalah. Mereka legawa dengan semua hasil yang didapat, karena rakyatlah yang menentukan pilihannnya di bilik suara. Mereka harus bersikap ksatria,….mau menang tetapi juga mau kalah, dan menang-kalah itu suatu keniscayaan dalam pertarungan politik dimanapun berada.

Devisi Parmas, sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pendidikan politik yang beradab, berkeadilan dan berkepastian hokum, harus terus menerus berusaha melakukan usaha itu, dan selalu berusaha untuk menambah ilmu dan bersikap aspiratif, komunikatif dengan pihak manapun, serta mampu menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pihak luar sebagai lembaga terkait dalam mewujudkan pemilihan yang berintegritas, berkeadilan, beradab dan berkepastian hukum.

Normatif. Sikap ini dimaknai sebagai bingkai perilaku dan cita-cita dari semua penyelenggara pemilu, bahwa apapun kreatifitasnya, sikap responsifnya kita  terhadap masukan dari pihak luar, dan semua hal yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas, semuanya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku ( UU/PKPU/SE. KPU/Ketetapan KPU/Keputusan KPU).

KPU Kabupaten/Kota tidak diperkenankan hanya karena terdorong ingin menjadi penyelenggara Pemilihan yang ngentren, ingin melakukan gebrakan dan kreatifitas penyelenggaraan pemilihan, tetapi dalam norma / hukum kepemiluan tidak kita temukan dasar hukumnya. Bahkan  cenderung abuse of power dan  dan akhirnya justru menjadi perbuatan yang melanggar hukum. Ini yang harus dihindari dan dipahami sebagai batasan norma penyelenggara pemilihan, agar sebagai penyeleggara tetap dalam  bingkai norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Taat azas, tata hukum dan berekpastian hukum, menjadi dasar pelaksanaan pemilu dan harus dijaga dan dijalankan oleh semua unsur penyelenggara.  Demikian sekelumit tulisan ini penulis sampaikan, semoga bermanfaat dan salam demokrasi. (*)

Sumber berita klik [disini]

telah dibaca sebanyak 11 kali

Bagikan: