LAPORAN DANA KAMPANYE

KLATEN – Untuk memenuhi asas transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana kampanye, KPU telah menerbitkan PKPU nomor 17 tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Partai Politik memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kampanye baik sumber maupun penggunaannya dan diharuskan memiliki rekening tersendiri. Dengan adanya audit dana kampanye diharapkan partai politik peserta pemilu tidak ada penyimpangan dalam menggunakan dana kampanye. Selain itu juga dituntut sebuah kedisiplinan dan profesionalitas dari partai politik untuk mengelola dana kampanyenya sendiri.

Berikut ini beberapa hal terkait dengan pelaporan dana kampanye.

  • PKPU No. 17 Th 2013_dana kampanye [ lihat ] dan [ Unduh ]
  • SE_261_lap akhir dana kampanye [ lihat ] dan [ Unduh ]
  • LAMPIRAN SURAT NOMOR 811 [ lihat ] dan [ Unduh ]
  • FORM DK-1 SAMPAI DK-13  [ lihat ] dan [ Unduh ]
  • form_ASERSI  [ lihat ] dan [ Unduh ]
  • DK-10 (LAPORAN DANA KAMPANYE)  [ lihat ] dan [ Unduh ]
[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengarkan”]

 

 

telah dibaca sebanyak 1244 kali

Bagikan: