KAJIAN HUKUM PKPU NO.2 TAHUN 2017

Dirilis Pada:

KLATEN – Bertempat di ruang pertemuan Griya Pintar Pemilu (GPP), KPU Kabupaten Klaten kembali menyelenggarakan diskusi kajian hukum untuk yang ketiga kalinya, Jum’at (14/7). Dipandu oleh Anggota KPU Klaten divisi Teknis, Joko Hadi S. dan Staf Sub Bagian Program dan Anggaran, Ika Nurmaliana Dewi, diskusi kajian hukum kali ini membahas mengenai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Salah satu kegiatan yang sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah mempersiapkan bahan Daftar Pemilih Sementara untuk PILGUB JATENG 2018. Sesuai dengan surat edaran dari KPU RI Nomor 412/KPU/VI/2017 tentang Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa KPU Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di portal Sidalih yang telah dibuka pada tanggal 11 Juli 2017. Sesuai dengan alur yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Klaten sedang melakukan proses pemutakhiran berkelanjutan, yang terdiri dari kegiatan menyaring pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan memperbarui data pemilih, menunggah data hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, serta melakukan Snapshot dan tentukan hasil Resmi (THR). Kegiatan ini dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 1 September 2017, untuk selanjutnya akan di kunci, sebagai persiapan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih PILGUB JATENG 2017.

Seperti yang telah ditetapkan dalam PKPU No.2 Tahun 2017, bahwa bahan daftar pemilih sementara PILGUB JATENG 2018 didapat dari hasil sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dan Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Depdagri. Selanjutnya hasil sinkronisasi inilah yang kemudian harus dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Beberapa hal yang menjadi fokus diskusi diantaranya adalah pada pasal 11. Anggota KPU Klaten divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, M. Ansori, S.Pd.I menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data yang valid sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap persentase partisipasi pemilih. Sedangkan partisipasi pemilih akan menjadi tolok ukur kualitas hasil Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan petugas-petugas PPDP yang berkompeten dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Petugas PPS yang mengusulkan calon anggota PPDP harus diberi pemahaman yang baik mengenai proses coklit, seperti yang terdapat pada pasal 11 ayat (6). Sedangkan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Anggota KPU Klaten divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Kartika Sari H, SE, memberikan penekanan pada proses rekruitmen calon PPDP, sebaiknya diutamakan dari masyarakat yang menjabat sebagai Ketua RT atau RW, karena dianggap lebih memahami mobilitas warganya.

Sekretaris KPU Klaten, Thomas Sunarno menekankan bahwa segala hal yang berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih tersebut intinya adalah memfasilitasi masyarakat yang memiliki hak pilih, namun tetap dengan aturan dan batasan-batasan tertentu, sesuai dengan yang terdapat pada pasal 6.

Diskusi kajian hukum ditutup dengan pernyataan dari Ketua KPU Klaten, Siti Farida, bahwa ada hal-hal yang harus dipahami dan dicermati terkait proses pemutakiran data pemilih, agar kelak tidak ada masalah yang bisa menjadi pemicu gugatan ketika pemilu telah selesai dilaksanakan. Seluruh penyelenggara PILGUB JATENG 2018 harus benar-benar tegas menerapkan aturan yang ada, serta tidak ragu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan.

telah dibaca sebanyak 169 kali

Bagikan:

Tulisan Terkait:

Font Resize
Kontras