BERSIAP MAKSIMAL MENGHADAPI PEMERIKSAAN BPK, IKUT ANDIL MEWUJUDKAN OPINI WTP

Dirilis Pada:

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. KPU Kabupaten Klaten secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti melakukan penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. KPU dalam menjalankan fungsi perbendaharaan adalah dengan melakukan terutama perencanaan kas yang baik dan mencegah kebocoran dan penyimpangan dengan cara meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran

Reformasi di bidang keuangan negara yang sangat signifikan ditandai dengan diterbitkannya  3 paket undang-undang di bidang keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memberikan amanat bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam kepemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya satu pengelolaan keuangan juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu indikator tercapainya pengelolaan keuangan yang baik adalah meningkatnya pemahaman para pejabat pengelola keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan berulang yang berakibat menjadi temuan pemeriksaan.

Semua kerangka pemikiran di atas menjadi dasar yang dipedomani oleh semua Pejabat Pengelola Keuangan KPU Kabupaten Klaten dalam rangka memenuhi pemeriksaan pengelolaan Anggaran Tahun 2016 yang akan dilakukan oleh BPK Jawa Tengah, pada Selasa 21 Februari 2017 di Semarang. Sudah hampir selama 1 bulan ini, para pejabat pengelola keuangan KPU Kabupaten Klaten berupaya maksimal, demi terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mencapai hal tersebut, upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan cara mempersiapkan semua dokumen, laporan serta bukti-bukti pelaksanaan anggaran. Selain itu, hal-hal prinsip yang harus ditekankan adalah: Pertama, meningkatkan pemahaman bagi para pengelola keuangan di KPU Kabupaten Klaten tentang asas/prinsip Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu “Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Kedua, menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman yang sama tentang proses pengelolaan keuangan. Ketiga, para Pejabat Pengelola Keuangan di KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

telah dibaca sebanyak 300 kali

Bagikan:

Tulisan Terkait:

Font Resize
Kontras